Pertemuan Dengar Pendapat Komisi V DPRD Propinsi Lampung Dengan Balai Besar POM Bandar Lampung
24 Januari 2011 09:00
Berita Aktual

Senin tanggal 24 Januari 2011 Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung didampingi pejabat struKtural memenuhi undangan “Dengar Pendapat” dengan Komisi V DPRD Propinsi Lampung bertempat di Ruang Rapat Komisi V terkait issue terkini yang berkembang di Propinsi Lampung menyangkut masalah pangan seperti adanya issue daur ulang produk mie instan untuk dijual kembali; pembuatan es balok dari air yang tidak layak konsumsi tetapi digunakan dalam makanan jajanan; dan masih ditemukannya beberapa produk pangan yang sudah kadaluarsa pada saraana pengecer.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komis V Ir. Yandri Nazir, MM dan diikuti hampir semua anggota disamping membahas masalah masalah diatas juga membahas produk lain yang terkait pengawasan Badan POM yaitu :

  1. Tentang pengawasan makanan terutama Mie Instan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah.
  2. Obat Tradisional yang tidak terdaftar dan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
  3. Kosmetika yang digunakan pada Klinik kecantikan
  4. Produk Hrebal, Kosmetika dan Suplemen Makanan Tanpa Ijin Edar (TIE).

Pada kesempatan tersebut Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung memaparkan hasil pengawasan pangan yang dilakukan selama tahun 2010 termasuk pemakaian Mobil Laboratorium Keliling dan menjelaskan bahwa pengawasan telah dilakukan secara menyeluruh terkait pengawasan Obat dan Makanan.
Pada pertemuan yang berlangsung akrab tersebut Balai Besar POM Bandar Lampung juga menerima saran dari Komisi V DPRD Propinsi Lampung:

  1. 1.Temuan hasil pengawasan agar ditindak lanjuti secara tuntas berkoordinasi dengan instansi terkait
  2. Sosialisasi yang intens agar masyarakat mampu membentengi dirinya sendiri atau keluarga dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapt merugikan kesehatan melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), brosur, leaflet, banner, pameran atau melalui media cetak ataupun media elektronik.

Komisi V DPRD Propinsi Lampung sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Koordinasi dalam rangka pengawasan produk makanan dimana Balai Besar POM Bandar Lampung menjadi salah satu sumber acuan rencana Perda dan membentuk Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) di Propinsi Lampung.

Balai Besar POM Lampung