Kepala Balai POM di Mamuju Tekankan Pengawasan Mutu dan Keamanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Mamuju, 8 September 2026 – Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, Burham Sidobejo, S.H., M.H., menjadi narasumber pada Forum Koordinasi Penguatan Kebijakan dan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (8/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPOM di Mamuju menyampaikan materi “Kebijakan Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi” yang menjelaskan tentang pentingnya memastikan alat dan obat kontrasepsi memenuhi aspek keamanan, mutu, kemanfaatan, serta ketentuan yang berlaku sebelum dan selama berada dalam peredaran.
Kepala BPOM di Mamuju juga menekankan bahwa pemastian mutu dan keamanan produk perlu dilakukan sejak proses pembuatan hingga peredaran. Selain pelaku usaha, pemerintah melalui kewenangan masing-masing memiliki peran dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan.
Forum koordinasi ini menjadi wadah penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung tata kelola Alokon, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan melibatkan unsur BKKBN, Balai POM di Mamuju, Dinas Kesehatan, BPKAD, organisasi profesi, serta pengelola program KB di Sulawesi Barat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen dan koordinasi yang semakin kuat antarpemangku kepentingan dalam memastikan tata kelola Alokon berjalan secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang aman dan bermutu dapat terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana di Provinsi Sulawesi Barat.
