POLEWALI MANDAR – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju terus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah guna memperkuat pengawasan obat dan makanan sekaligus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi lintas sektor intensif yang diselenggarakan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Rabu, 15 Juli 2026.
Pertemuan strategis ini mempertemukan Balai POM di Mamuju dengan sejumlah instansi kunci di Kabupaten Polewali Mandar, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu (DPMPTSP), serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM).
Fokus utama koordinasi ini mencakup dua agenda krusial: optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, serta langkah taktis percepatan pengurusan perizinan bagi produk UMKM pangan olahan di wilayah Polewali Mandar.
Ketua Tim Pemeriksaan sekaligus Petugas Balai POM di Mamuju, A Mirza Fauzan, menekankan bahwa kolaborasi yang solid antar-instansi merupakan kunci utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjamin keselamatan konsumen.
"Koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk menyelaraskan gerak dan langkah kita di lapangan. Terkait DAK Non-Fisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, kami berdiskusi intensif dengan Dinas Kesehatan Polman agar serapan dan implementasi anggaran tersebut dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan akuntabel demi meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat," ujar A Mirza Fauzan.
Selain pengawasan, agenda percepatan perizinan UMKM menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Integrasi layanan antara aspek pemenuhan standar mutu dari Balai POM, rekomendasi dari Dinas Kesehatan, kemudahan perizinan berusaha di PTSP, serta pembinaan usaha oleh Disperindagkop UKM dinilai menjadi solusi
konkret bagi pelaku usaha mikro.
"Kami sepakat bersama Dinas Kesehatan, PTSP, dan Disperindagkop UKM Polman untuk memotong komparasi birokrasi yang rumit bagi UMKM pangan olahan. Melalui integrasi komitmen ini, kami ingin memastikan para pelaku UMKM di Polewali Mandar mendapatkan kemudahan, pendampingan, serta kepastian hukum dalam mengurus izin edar produknya. Ketika legalitas produk lokal kita cepat terbit dan mutunya terjamin, maka ekonomi daerah otomatis akan bergerak lebih cepat," pungkas A Mirza Fauzan.
Gayung bersambut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Polewali Mandar, Agusnia Hasan Sulur, menyambut baik inisiatif kolaboratif ini. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi daerah untuk menaikkan kelas produk-produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas.
"Kami di Disperindagkop UKM Polman sangat mendukung penuh langkah percepatan perizinan ini. Selama ini, legalitas sering kali menjadi batu sandungan bagi pelaku UMKM pangan olahan kita untuk masuk ke ritel modern maupun pasar luar daerah. Dengan adanya komitmen bersama dan pendampingan dari Balai POM di Mamuju, kami optimistis produk-produk unggulan Polman tidak hanya unggul dari segi kreativitas, tetapi juga memiliki jaminan keamanan pangan yang legal dan sah secara hukum," tegas Agusnia Hasan Sulur.
Melalui forum koordinasi ini, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut bersama, termasuk rencana layanan jemput bola terpadu untuk sertifikasi UMKM dan penguatan pengawasan pasar secara kolaboratif. Sinergitas ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem pangan yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Polewali Mandar.
